Lembaga direktur yakni salah satu lembaga yang ada dalam metode pemerintahan indonesia yang berfungsi sebagai eksekutor hukum dan aktivis roda pemerintahan.
Masyarakat Indonesia mulai mempelajari isu ini sejak pendidikan permulaan sekolah dasar. Memahami pembelajaran ini menjadi poin penting untuk mengenal bagaimana tata cara pemerintahan negara kita berlangsung.
Peran utama dari lembaga ini yaitu sebagai pelaksana dari hukum aturan yang dibentuk (UUD).
Mereka mempunyai tugas yang sangat dibutuhkan dan penting dalam pelaksanaan metode pemerintahan.
Sebagai pola dari lembaga ini ialah presiden dan wakil presiden. Untuk lebih lengkapnya, mari kita kupas satu persatu info lengkap dari forum ini!
Daftar Isi
Pengetian Lembaga Eksekutif
Lembaga eksekutif adalah forum yang melakukan apa yang ada di dalam UUD (Undang-Undang Dasar). Eksekutif merupakan pelaksana dari regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif selaku pembuat Undang-undang.
Jika di kurun lama kekuasaan tertinggi negara Indonesia diletakkan sepenuhnya pada MPR, sekarang ketiga lembaga yakni legislatif, yudiktif dan administrator berperan dalam level yang serupa dalam tata cara pembagian kekuasaan.
Eksekutif berperan besar dalam melakukan aktivitas pemerintahan sehari-hari. Lembaga ini mempunyai tugas penting dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sebuah negara.
Tanpa adanya forum administrator, maka aturan-hukum yang telah dikeluarkan oleh forum legislatif tidak akan memiliki kegunaan sebab tidak ada yang melaksanakan.
Lembaga Eksekutif di Indonesia
Terdapat beberapa lembaga administrator yang ada di Indonesia dan menolong menjalankan acara pemerintahan sehari-hari di suatu negara.
Lembaga tersebut antara lain adalah
- Presiden
- Wakil presiden
- Kementrian negara
- Pejabat setingkat mentri
- Lembaga pemerintahan non-pemerintahan
Agar kalian lebih paham, dibawah ini akan diterangkan secara lebih rinci setiap lembaga tersebut
Presiden
Presiden Indonesia ialah kepala negara yang juga berfungsi selaku kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan pemerintahan dalam suatu negara.
Sebagai kepala negara, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya serta menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden.
Keberjalanan sehari-hari sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan presiden serta wakil dan staff-staffnya.
Di beberapa negara lain, presiden cuma berperan selaku kepala negara sedangkan kepala pemerintahannya di pegang oleh seorang perdana menteri.
Perdana mentri tersebut ada bila sebuah negara menganut sistem Parlementer. Tetapi, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak menenal seorang perdana mentri.
Wapres
Wakil presiden yaitu seorang pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Wakil presiden juga berhak untuk menggantikan presiden dalam situasi-suasana tertentu.
Apabila presiden meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan oleh MPR, maka wakil presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Hal ini pernah terjadi saat Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakil presidennya yaitu B.J Habibie.
Presiden dan wakil presiden diseleksi oleh rakyat secara langsung melalui penyeleksian lazim seperti disebutkan dalam undang-undang dengan kala jabatan selama 5 tahun.
Kementerian Negara
Kementrian negara dikepalai oleh mentri yang mengurus bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugasnya. Para menteri ini bergabung dalam kabinet yang bertanggung jawab eksklusif kepada presiden.
Fungsi utama dari kementrian dan mentri adalah untuk membantu keberjalanan pemerintahan di sebuah negara secara lebih spesifik.
Tidak mungkin seluruhnya dikelola eksklusif oleh presiden dan wakil presiden. Oleh alasannya itu, fungsi-fungsi yang lebih detail ini dijalankan oleh mentri terkait.
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri seperti disebutkan dalam Bab V pasal 17 Undang Undang Dasar (UUD 1945).
Pejabat Setingkat Menteri
Pejabat setingkat menteri juga tergabung kedalam lembaga administrator dan berkedudukan dibawah presiden. Seperti kementerian negara, pejabat setingkat menteri juga betanggung jawab eksklusif kepada presiden.
Pejabat setingkat mentri yang ada di Indonesia antara lain yakni
- Jaksa Agung
- Kepala Badan Intelijen Negara
- Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Sekretaris Kabinet
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
Jika diperhatikan, setiap pejabat ini memiliki fungsi spesifik dalam mengerjakan sebuah negara.
Oleh sebab itu, telah sepatutnya mereka tergolong kedalam institusi eksekutif yang ada dalam sebuah negara karena memang mengerjakan kegiatan pemerintahan dalam negara sehari-hari.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Lembaga pemerintah non-kementerian menjadi salah satu struktur pemerintahan sentra dan tergolong kedalam lembaga eksekutif mirip halnya pejabat setingkat menteri.
Lembaga ini juga bertanggung jawab pribadi kepada presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Contoh dari forum pemerintahan non kementerian adalah
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
- Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Narkotik Nasional (BNN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Senada dengan kementrian dan pejabat pemerintahan setingkat mentri, lembaga-forum ini memiliki fungsi yang sungguh spesifik dalam menolong keberjalanan sehari-hari pemerintahan dalam suatu negara.
Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif
Seperti yang sudah diterangkan diatas, lembaga direktur ini terdiri dari kepala pemerintan (Presiden), wakil presiden, menteri, serta lembaga-forum lainnya yang membantu dalam pelaksanaan pemerintahan.
Agar kalian lebih paham tugas dan pentingnya forum direktur dalam melaksanakan sebuah negara, pada bagian ini akan kita bahas tugas dan wewenang mereka.
Secara lazim, peran dan wewenang dari lembaga direktur antara lain ialah
- Menyelenggarakan pemerintahan negara
- Merencanakan hal-hal penting sesuai dengan lingkup wewenangnya
- Melaksanakan planning-planning yang telah dibuat
Agar kalian lebih paham, akan diterangkan secara lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang forum eksekutif dibawah ini
Menyelenggarakan Pemerintahan Negara
Yang dimaksud dengan mengadakan pemerintahan negara ialah forum eksekutif berwenang untuk melaksanakan acara pemerintahan sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
Pemerintahan disini pada dasarnya adalah mengalokasikan sumber daya alam, menegakkan peraturan, membentuk rencana kerja, dan melakukan planning-rencana tersebut.
Tentu saja, pelaksanaan pemerintahan ini harus disandingkan dengan undang-undang dan norma aturan yang berlaku di daerah tersebut.
Hal ini perlu dikerjakan untuk mempertahankan kestabilitasan tata kehidupan pemerintahan negara dengan baik dan benar berdasarkan hasil keputusan yang ditetapkan selaku undang-undang.
Merencanakan Sesuai dengan Lingkup Wewenangnya
Wewenang yang lain yakni untuk melaksanakan penyusunan rencana kepada hal-hal yang penting sesuai dengan lingkup wewenang yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga merencanakan ini sesuai dengan daerah yang dipimpin oleh forum eksekutif tersebut.
Tentu saja, penyusunan rencana ini mesti dilakukan sesuai dengan konteks peraturan yang berlaku di tempat tersebut.
Dengan menyiapkan terlebih dahulu hal-hal yang perlu dilaksanakan terhadap suatu wilayah, visi misi serta tujuan dari presiden mampu dengan mudah dilakukan oleh forum-lembaga administrator.
Menjalankan Rencana yang Sudah Dibuat
Setelah menciptakan planning matang mengenai acara apa saja yang mau dijalankan, wewenang forum administrator yang lain adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah dibentuk.
Kemampuan lembaga eksekutif untuk mewujudkan secara pribadi rencana-rencananya merupakan salah satu indikator kinerja forum ini yang terpenting.
Sebuah lembaga administrator yang tidak mampu menjalankan fungsi dan rencana kerjanya, akan dianggap gagal.
Tetapi, tentu saja pelaksanaan ini mesti dilakukan dalam kerangka aturan yang berlaku dalam negara tersebut supaya tetap mempertahankan kestabilan negara dan supremasi hukum.
Hal ini penting karena Indonesia yaitu negara aturan yang menempatkan aturan diatas segalanya.
Selain tugas-peran umum ini, kita juga akan membahas perihal peran dan wewenang presiden selaku kepala pemerintahan.
Tugas dan Wewenang Presiden
Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki peran dan wewenang tertentu yang diterangkan dalam Undang Undang Dasar 1945.
Tugas dan wewenang seorang presiden antara lain yakni
- Presiden mengakat duta dan konsul
- Presiden menerima penempatan duta negara lain
- Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat)
- Presiden berwenang untuk memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
- Selain itu, Presiden juga memberi amnesti dan pembatalan dengan mengamati pendapatDewan Perwakilan Rakyat (dewan perwakilan rakyat)
- Presiden wewenang untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
- Presiden mengangkat menteri-menteri
- Memegang kekuasaan pemerintahan
- Menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan kontrakdengan negara lain
- Membuat kontrakinternational
- Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Menetapkan hakim agung dan kandidat yang dianjurkan Komisi Yudisial
- Presiden berwenang untuk memutuskan hakim konstitusi dari calon yang dianjurkan Presiden, dewan perwakilan rakyat dan Mahkamah agung
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial
Namun, dalam mengerjakan peran dan wewenang tersebut, pastinya presiden tidak sendiri.
Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara dibantu oleh jajarannya yang berisikan lembaga-forum administrator yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.
Contoh Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif
Agar kalian lebih paham perihal peran dan wewenang lembaga direktur, kita akan menjajal untuk membicarakan teladan-teladan peran mereka dalam kehidupan sehari-hari
Contoh dari tugas dan wewenang forum administrator antara lain adalah
- Membangun dan memperbaiki jembatan
- Menyediakan fasilitas transportasi lazim
- Membangun sekolah
Contoh-pola yang telah disebutkan diatas akan kita bahas secara lebih rincian dibawah ini
Membangun dan Memperbaiki Jembatan
Jembatan ialah salah satu prasarana angkutanyang sangat penting, terutama bagi kota-kota yang berada dekat dengan sungai besar mirip Palembang.
Tanpa adanya jembatan, akan sungguh sukar bagi masyarakat untuk bepergian.
Fungsi dasar dari lembaga administrator adalah untuk mengerjakan pemerintahan dan mengayomi warga negaranya. Oleh alasannya itu, menjamin aksesibilitas yang bagus sangatlah penting.
Disinilah tugas forum eksekutif untuk memperbaiki infrastruktur jembatan dan juga memperbaikinya dikala telah rusak.
Fungsi ini lazimnya dilaksanakan oleh Kementrian PUPR dan forum-forum kawasan yang setara. Selain itu, rencana perbaikannya lazimnya diteken oleh Bappeda atau bahkan Bappenas. Dua forum yang mengatur struktur dan contoh ruang di Indonesia.
Menyediakan Sarana Transportasi Umum
Senada dengan jembatan, sarana transportasi umum juga merupakan salah satu hal yang diharapkan untuk mendukung kegiatan sehari-hari penduduk .
Penyediaan sarana transportasi biasa ialah kewajiban dari pemerintah kawasan, terutama forum administrator yang berhubungan dengan pelayanan publik dari sebuah daerah.
Transportasi umum ini dapat disediakan dalam banyak sekali macam bentuk, mulai dari bus, kereta commuter, hingga jaringan monorail ataupun kereta MRT.
Membangun Sekolah
Sekolah menjadi prasarana yang sangat penting untuk mendukung salah satu sila Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disini, negara mempunyai keharusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh sebab itu, pemerintah mesti melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan akomodasi pendidikan.
Disini, forum eksekutif juga berperan besar dalam menjamin keterjangkauan pendidikan serta kualitas pendidikan yang ada pada masyarakat.
Pengaturan serta pengelolaan sekolah-sekolah yang ditawarkan oleh negara ini jatuh dibawah kewenangan Kemdikbud sedangkan untuk madrasah dibawah kemenangan Kementrian Agama.
Mempelajari lembaga eksekutif menjadi modal penting untuk mempelajari Indonesia dan sistem sistem pemerintahan melakukan pekerjaan .
Semoga isu ini menunjukkan para pembaca ilmu yang bermanfaat dan mampu mengetahui metode pemerintahan, khususnya lembaga administrator dengan lebih baik. Semangat mempelajari!
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon