BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yakni salah satu organisasi yang berperan penting dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia.
Badan yang dikenal pula sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai ini dibentuk oleh Jepang di bulan Maret 1945 dan diresmikan pada April 1945 tepatnya pada tanggal 29.
Para pejuang ketika itu pastinya tidak menyia-nyiakan potensi emas yang diberikan oleh jepang ini. Oleh alasannya itu, seluruh elemen masyarakat turut sumbangsih untuk membangun tubuh antisipasi kemerdekaan Indonesia ini.
Saat itu masyarakat Indonesia telah sungguh mengharapkan kemerdekaan dari penjajahan yang berkepanjangan.
Karena negara Indonesia memang layak merdeka, terlebih dikala itu pula banyak tokoh- tokoh besar Indonesia yang telah mampu untuk memimpin dan melakukan negara Indonesia.
Daftar Isi
Sejarah BPUPKI
Pembentukan BPUPKI ini ialah suatu langkah besar untuk membentuk sebuah organisasi mampu berdiri diatas kaki sendiri guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Tidak hanya mempersiapkan kemerdekaan saja, tubuh ini juga ialah cikal bakal terlahirnya ideologi dasar negara.
Tentu saja tanpa adanya badan persiapan kemerdekaan ini tidak akan terlahir yang namanya Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia.
Sebenarnya badan ini memang tidak diperlukan untuk meningkat dan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada ketika itu, Jepang cuma ingin menggalang santunan dari Indonesia untuk kebutuhan perangnya dengan Amerika dan pihak Sekutu.
Terlebih lagi, kita ketahui bahwa Jepang sedang mengalami kekalahan bertubi-tubi di peperangan Asia Timur Raya.
Kekalahan ini disebabkan oleh serangan yang gencar dari Amerika di samudera Pasifik dan pasukan Inggris serta China dari Asia Tenggara dan dataran China.
Siasat Jepang tersebut lambat laun disadari dan oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia. Disini, para tokoh pun tidak tinggal diam dan justru mendorong BPUPKI untuk melakukan pekerjaan lebih keras menyiapkan kemerdekaan Indonesia.
Namun tidak memiliki arti mereka itu gegabah untuk mengambil keputusan dan memaksakan kemerdekaan. Perlu diketahui juga bahwa Jepang ketika itu masih cukup berpengaruh.
Di bentuknya badan persiapan kemerdekaan Indonesia ini, ialah potensi emas untuk memukul mundur harapan Jepang untuk menjajah Indonesia lebih lama.
Dan ternyata takdir pun berkata lain bahwa Jepang pun mengalami kekalahan yang makin parah pada perang Pasifik. Oleh alasannya itu, posisi jepang makin lemah sehingga para pejuang Indonesia mampu mendorong perjuangan untuk kemerdekaannya.
Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai yakni nama yang disematkan oleh pihak Jepang untuk tubuh persiapan kemerdekaan Indonesia ini.
Perlu dikenali pula bahwa badan antisipasi kemerdekaan Indonesia ini dibuat dan dihadiahkan alasannya bertepatan dengan hari jadi Kaisar Hirohito.
Sidang BPUPKI
BPUPKI melakukan tiga kali sidang dalam mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan menjadi fondasi negara Indonesia sesudah merdeka serta mempersiapkan proses menuju kemerdekaan tersebut.
Sidang Resmi Pertama BPUPKI
Pada tanggal 28 mei 1945, diadakan upacara peresmian serta seremoni pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama.
Sidang ini dijalankan di gedung Chuo Sangi In yang pada dikala itu bersifat selaku suatu gedung Volksraad atau parlemen. Sekarang, gedung ini diketahui sebagai gedung Pancasila yang berlokasi di Jl. Pejambon 6, DKI Jakarta.
Masa persidangan pertama BPUPKI ini gres dimulai pada esok harinya, adalah pada tanggal 29 Mei 1945 dan berjalan hingga tanggal 1 Juni 1945.
Sidang pertama ini bertujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, dasar-dasar negara Indonesia, serta filsafat negara Indonesia yang telah merdeka.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan ini didatangi oleh seluruh anggota BPUPKI serta dua tokoh militer besar yakni Panglima prajurit kawasan 7 Jendral Izagaki serta panglima serdadu kawasan ke 16 adalah Jendral Yuichiro Nagano.
Namun, untuk sidang-sidang setelahnya, yang menghadiri cuma anggota BPUPKI.
Agenda sidang diawali dengan pembahasan mengenai bentuk negara Indonesia yang pada balasannya disepakati selaku suatu negara kesatuan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi yang hendak mendasari negara Indonesia. BPUPKI mesti merumuskan dasar negara terlebih dulu yang hendak menjadi jiwa dari isi Undang Undang Dasar tersebut.
Dalam sidang ini, terdapat 3 tokoh pergerakan Indonesia yang mengajukan pendapatnya perihal dasar negara Indonesia.
- Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengenai pemikiran lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”
- Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka“, yakni: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”
- Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan pemikiran mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang ia namakan “Pancasila“, ialah: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Indonesia yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno tersebut dikenal sebagai Pancasila yang menurut dia masih dapat disederhanakan lagi menjadi Trisila.
Konsep Trisila mencakup Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan, rancangan ini masih dapat disederhanakan lagi menjadi Ekasila adalah Gotong Royong.
Masa sidang pertama ini diketahui selaku momen lahirnya Pancasila sehingga tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. Soekarno ini pun menyelesaikan abad persidangan pertama BPUPKI. Masa ini dilanjutkan oleh reses selama satu bulan lebih adalah kurun antar sidang.
Pembentukan Panitia Delapan
Pada hari yang serupa, adalah pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk panitia delapan yang anggotanya berjumlah delapan orang. Organisasi kecil ini mempunyai anggota selaku berikut
- Ir. Soekarno
- Drs. Moh. Hatt
- Sutardjo
- A. Wachid Hasyim
- Ki Bagus Hadikusumo
- Oto Iskandardinata
- Mr. Moh. Yamin
- Mr. A. A. Maramis
Panitia delapan ini bertugas untuk menampung dan mengidentifikasi rumusan-rumusan dasar negara dari sidang BPUPKI.
Teradpat perbedaan anjuran dan pandangan dasar di antara kalangan-golongan tokoh yang ada pada panitia delapan ini.
Golongan Islam mengharapkan pembentukan negara menurut syariat Islam. Sedangkan, golongan nasionalis mengininkan semua agama dianggap sama dan tidak ada kecenderungan-kecenderungan tertentu.
Karena perbedaan ini, terjadilah perdebatan yang panjang yang tidak kunjung selesai perihal dasar negara yang mau diajukan untuk Indonesia.
Masa Antara Sidang Resmi Pertama dengan Sidang Resmi Kedua
Sampai dengan final kala persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik tengah perihal perumusan dasar negara Indonesia yang sempurna.
Oleh alasannya adalah itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang bermaksud untuk menggodok semua masukan dan persepsi perihal dasar negara tersebut.
Anggota dari panitia sembilan adalah tokoh-tokoh dibawah ini
- Ir. Soekarno (ketua)
- Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
- Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
- Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
- Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
- Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
- Haji Agus Salim (anggota)
- Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Setelah negosiasi yang cukup alot dari pihak kaum kebangsaan dan juga kaum keagamaan, maka Panitia Sembilan kembali melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni 1945.
Pertemuan ini menghasilkan rumusan dasar negara republik Indonesia yang ketika itu diketahui selaku Piagam Jakarta.
Sebagai ketua Panitia Sembilan, Ir. Soekarno melaporkan kepada anggota BPUPKI yang lainnya perihal hasil dari keputusan sementara panitia sembilan.
Piagam jakarta yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno mempunyai isi selaku berikut
- Ketuhanan dengan keharusan melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
- Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- Persatuan Indonesia,
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan perwakilan,
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan sementara ini pun diterima untuk berikutnya dimatangkan pada kala persidangan BPUPKI berikutnya, yang mau diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Pada kurun antara sidang ini, berlangsung pula persidangan tidak resmi yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI.
Persidangan tidak resmi ini secara eksklusif dipimpin oleh Ir. Soekarno dam banyak membahas mengenai desain pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau kerap diketahui sebagai preambule.
Pembahasan ini lalu dilanjutkan pada kala persidangan resmi kedua dari BPUPKI yang terlaksana pada tanggal 10-17 Juli 1945.
Sidang Resmi Kedua
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung semenjak tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 17 Juli 1945.
Agenda sidang kali ini membicarakan tentang batas-batas daerah Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran.
Pada persidangan kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi kedalam panitia kecil yang memiliki fungsi yang berlainan-beda. Hal ini bertujuan untuk mempertajam diskusi dan juga mempercepat proses diskusi.
Panitia yang dibuat antara lain yakni
- Panitia perancang Undang-Undang Dasar (Diketuai Ir. Soekarno)
- Panitia pembelaan tanah air (Diketuai Raden Abikusno Tjokrosoejoso)
- Panitia ekonomi dan keuangan (Diketuai Drs. Mohammad Hatta)
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno membicarakan perihal pembentukan panitia kecil yang berfungsi untuk mendesain isi UUD.
Panitia kecil ini beranggotakan 7 orang yang antara lain adalah
- Prof. Mr. Dr. Soepomo (Ketua)
- Mr. KRMT Wongsonegoro
- Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo
- Mr. Alexander Andries Maramis
- Mr. Raden Panji Singgih
- Haji Agus Salim
- Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno membahas mengenai hasil kerja panitia kecil ini.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI mendapatkan laporan panitia Perancang UUD yang pribadi dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, ialah Ir. Soekarno.
Dalam laporan tersebut, terbahas perihal desain Undang-Undang Dasar yang didalamnya tercantum tiga urusan pokok yang antara lain yakni
- Pernyataan ihwal Indonesia Merdeka
- Pembukaan UUD
- Batang badan UUD yang lalu dinamakan selaku “UUD 1945“, yang isinya meliputi:
- Wilayah negara Indonesia yakni sama dengan bekas daerah Hindia-Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang yakni daerah Sabah dan kawasan Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang yaitu daerah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
- Bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuan,
- Bentuk pemerintahan Indonesia ialah Republik,
- Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
- Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia direncanakan akan disusun dengan mengambil tiga alinea pertama dari Piagam Jakarta. Sedangkan, rancangan UUD hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.
Sementara itu, masih terdapat perdebatan antara peserta sidang BPUPKI tentang penerapan aturan dan syariat Islam dalam negara Indonesia. Pada kesannya, Piagam Jakarta disetujui dengan redaksi yang sedikit berlainan.
Tugas BPUPKI
Secara lazim, tugas dari BPUPKI yakni untuk merencanakan dan mengkaji apa saja yang diharapkan oleh Indonesia agar mampu menjadi suatu negara merdeka.
Tentu saja, salah satu tugasnya adalah melengkapi bagian-bagian terbentuknya suatu negara, semoga bisa disahkan selaku suatu negara merdeka, baik secara de jure maupun secara de facto.
Berikut ini ialah rincian peran-peran yang dilakukan oleh BPUPKI selama era tugasnya
- Merancang Dasar-Dasar Dari Negara Republik Indonesia
- Menyusun Undang-Undang Yang Menjadi Patokan Hukum Indonesia
- Mempersiapkan Strategi dan Langkah Penting Untuk Kemerdekaan Indonesia
- Menyusun Ideologi atau Falsafah Negara Indonesia
- Menampung aspirasi dan persepsi anggota-anggotanya serta penduduk Indonesia terhadap persiapan kemerdekaan Negara
Pada saat itu tokoh-tokoh penting mirip Doktor Radjiman dan Raden Panji Soeroso adalah salah satu tokoh yang kuat untuk membentuk tubuh ini.
Banyak tokoh Indonesia yang memahami sistem kolonial Jepang dan menyaksikan dari cara mereka menerapkan sistemnya di Indonesia. Sehingga berusaha untuk keluar dari tempurung tersebut dan tak mau jatuh ke dalam lubang yang serupa.
Kita sangat mengerti bahwa lubang besar pertama yaitu penjajahan kolonial Belanda yang bisa memonopoli Indonesia dengan pelik dan rapih.
Maka tokoh Indonesia sejatinya cuma menumpang atas kepentingan Jepang sesaat.
Meskipun mereka mengenali bahwa Jepang cuma ingin menawarkan hadiah penghibur lara, berupa kemerdekaan. Janji- akad cantik itu selayaknya tidak langsung di serang oleh para pejuang kemerdekaan.
Karena para tokoh Indonesia sungguh mengenali kekuatan dan kengerian prajurit Jepang. Sehingga yang paling bijak yakni melawannya dengan politik serta diplomasi.
Terlebih sebagian jenderal-jenderal utama dari Jepang tidak diposisikan di Indonesia alasannya adalah sedang memanaskan sumbu pertempuran di Pasifik.
Sehingga, lebih mudah bagi bangsa Indonesia untuk berpolitik dan berdiplomasi alasannya adalah tidak secara pribadi diawasi oleh pemimpin-pemimpin Jepang berpangkat tinggi.
Karena sifat Jepang pada ketika itu memang tidak terlampau terfokus untuk menghadapi gosip- info politik bawah tanah.
Tokoh-Tokoh BPUPKI
Organisasi BPUPKI diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat karena dia dianggap sangat berjasa dan dapat mewadahi banyak kepentingan serta bisa memimpin.
Salah satu kontribusi ia adalah dalam menentukan pajak supaya selaras dengan penyusunan Undang-Undang. Oleh alasannya itu pemungutan pajak untuk kesekian kalinya berhasil dirumuskan menjadi peraturan pajak oleh ia.
Jabatan cerdik ketua dari tubuh perumusan kemerdekaan ini dipegang oleh Ichibangase Yosio yang merupakan perwakilan dari pihak Jepang.
Namun tetap saja pondasi dan kekuatan utama dari tubuh ini terletak pada Doktor Radjiman dan Soeroso selaku wakil komplemen.
Total dari keseluruhan anggota BPUPKI sebanyak 67 orang yang ditambah dengan perwakilan dari Jepang untuk mengawasi.
Berikut ini adalah beberapa anggota BPUPKI yang cukup populer dan nantinya akan berperan besar dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat
- Ir. Soekarno yang lalu akan menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia
- Drs. Mohammad Hatta yang hendak terpilih menjadi wakil Presiden Republik Indonesia
- Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan. Beliau banyak berperan dalam pembentukan ideologi negara. Contohnya slogan Tut wuri handayani
- Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja, dia merupakan salah satu yang mempunyai kompetensi dalam ilmu kehakiman
- Samsi Sastrawidagda yang di lalu hari akan menjadi menteri keuangan pertama di Indonesia
- K.H. A. Ahmad Sanusi yang merupakan tokoh ulama atau cendikiawan Muslim. Beliau ialah tokoh yang mengusungkan bahwa negara Indonesia harus menjadi Republik Indonesia atau Jumhuriyah
- H. Agus Salim yang ialah salah satu tokoh penting untuk merumuskan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- K.H. Wahid Hasyim yang ialah ayah dari Presiden ke 4 yakni Abdurrahman Wahid. Beliau merupakan anak dari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan tokoh pendekar yang kerap mengajukan bangsa Indonesia yang merdeka dan memegang nilai-nilai keislaman
Selain nama dan tokoh- tokoh penting yang lain banyak pula tokoh- tokoh yang tidak kalah penting untuk membentuk perancangan kemerdekaan Indonesia.
Berikut ini yakni tokoh-tokoh BPUPKI yang berasal dari Indonesia secara lengkap
- Abdul Kaffar
- Abdul Kahar Muzakir
- Agus Muhsin Dasaad
- AR Baswedan
- Bandoro Pangeran Hairo Purobujo
- Bendoro Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
- Bendoro Pangeran Hairo Bintoro
- Raden Buntaran Martoatmojo
- Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
- Samsi Sastrawidagda
- Sukiman Wiryosanjoyo
- Kanjeng Raden Mas Hario Sosrodiningrat
- Muhammad Hatta
- H. A. Ahmad Sanusi
- Haji Abdul Wahid Hasyim
- Haji Agus Salim
- Pangeran Muhammad Nur
- Raden Ashar Sutejo Munandar
- Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
- Raden Ruseno Suryohadikusumo
- Soekarno
- H. Abdul Halim Majalengka
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
- Ki Bagus Hadikusumo
- Ki Hajar Dewantara
- Kiai Haji Abdul Fatah Hasan
- Kiai Haji Mas Mansoer
- Kiai Haji Masjkur
- Liem Koen Hian
- Mas Aris
- Mas Sutarjo Kartohadikusumo
- A. A. Maramis
- Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
- Mas Besar Martokusumo
- Mas Susanto Tirtoprojo
- Muhammad Yamin
- Raden Ahmad Subarjo
- Raden Hindromartono
- Raden Mas Sartono
- Raden Panji Singgih
- Raden Syamsudin
- Raden Suwandi
- Raden Sastromulyono
- Yohanes Latuharhary
- Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
- Raden Nganten Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito
- Oey Tiang Tjoei
- Oey Tjong Hauw
- F. Dahler
- Parada Harahap
- Dr. Mr. Raden Supomo
- Dr. Pangeran Ario Husein Jayadiningrat
- Dr Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
- Raden Abdul Kadir
- Raden Abdulrahim Pratalykrama
- Raden Abikusno Cokrosuyoso
- Raden Adipati Ario Purbonegoro Sumitro Kolopaking
- Raden Adipati Wiranatakoesoema V.
- Raden Asikin Natanegara
- Raden Mas Margono Joyohadikusumo
- Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
- Raden Oto Iskandardinata
- Raden Rusian Wongsokusumo
- Raden Sudirman
- Raden Sukarjo Wiryopranoto
- Tan Eng Hoa
Sedangkan, anggota BPUPKI yang berasal dari Jepang dan bertugas untuk mengawasi antara lain yakni
- Matuura Mitukiyo
- Miyano Syoozoo
- Tanaka Minoru
- Tokonami Tokuzi
- Itagaki Masumitu
- Masuda Toyohiko
- Ide Teitiroo
Anggota badan perumusan dan penyusunan rencana kemerdekaan memang diseleksi dari tokoh-tokoh yang sangat kuat dan mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan.
Oleh sebab itu kemerdekaan Indonesia mampu dicapai tepat meskipun mereka bergerak secara tidak menonjol di hadapan Jepang. Setelah resmi maka sidang demi sidang untuk merumuskan kemerdekaan dibentuk dengan skenario yang sangat serius.
Tokoh-tokoh hero sangat memahami bahwa sidang tersebut cuma selaku formalitas.
Meskipun begitu mereka tetap menciptakan dengan rapih alasannya adalah mereka percaya akan kemerdekaan yang mampu diraih oleh tangan sendiri dan tanpa pertolongan Jepang.
29 sampai 1 Juni adalah bentuk dari kesungguhan tokoh Indonesia untuk menyelenggarakan sidang BPUPKI pertama. Meskipun begitu dasar dari negara Indonesia belum sepenuhnya dibeberkan semoga mempertahankan kerahasia rumusan-rumusan negara Indonesia.
Setelah memasuki bulan Juli menjadi sidang terakhir badan tersebut sebelum 7 Agustus 1945 resmi dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon