Aksi Tritura muncul pada era kepemimpinan Presiden Soekarno karena keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Kekacauan juga terjadi pada bidang ekonomi, di mana inflasi mencapai lebih 600%. Kondisi tersebut membuat perekonomian memburuk yang dibarengi upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. Singkatnya, pemerintah orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno dianggap gagal. Mahasiswa sebagai perwakilan rakyat melakukan protes melalui tiga tuntutan. Ketiga tuntutan rakyat tersebut dikenal dengan sebutan tritura.
Isi tritura meliputi (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia/PKI dan ormasnya; (2) Bersihkan kabinet (Kabinet Dwikora) dari unsur PKI; dan (3) Turunkan harga pangan/perbaiki ekonomi. Setiap akibat tentu ada penyebab yang menjadi latar belakang. Mengapa pemerintahan orde lama dianggap gagal? Apa hal yang melatar belakangi tritura? Sobat idschool dapat mencari tahu lebih informasinya melalui ulasan berikut.
Latar Belakang Munculnya Tritura
Aksi tritura muncul pada era kepemimpinan presiden Soekarn. Munculnya tritura dikarenakan kekecewaan besar masyarakat terhadap lambannya tindakan pemerintah dalam mengatasi kekacauan keadaan sosial–ekonomi dan pembubaran PKI.
Berbagai peristiwa buruk terjadi sebelum desakan tritura disuarakan pemuda dan mahasiswa. Pada waktu itu, keadaan sosial–ekonomi Indonesia sedang terguncang akibat konfrontasi dengan Malaysia dan persoalan Irian Barat. Guncangan tersebut membuat harga kebutuhan pokok yang meliputi pangan dan sandang mengalami kenaikan sangat tinggi.
Kondisi politik Indonesia juga kacau karena peristiwa G30S 1965. Peristiwa tersebut adalah peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal dan perwira TNI Angkatan Darat. Dalang dari peristiwa tersebut dituduhkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin Dipa Nusantara Aidit, walapun belum ada bukit yang kuat. Sebagian organisai mahasiswa dan pemuda meyakini bahwa peristiwa tersebut merupakan ulah PKI. Sehingga muncu aksi protes untuk membubarkan PKI dan membersihkan pemerintahan dari unsur PKI.
Kekacauan dari berbagai bidang yang dialami Indonesia pada waktu itu memunculkan keresahan masyarakat. Mahasiswa dan pemmuda dari berbagai organisasi menyuarakan tiga tuntutan kepada pemerintah. Desakan tiga tuntutan tersebut kemudian disebut tritura.
Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 september (KAP-Gestapu). Tuntutan ketiga muncul saat itu karena menyentuh kepentingan orang banyak.
Intinya, peristiwa yang menjadi latar belakangi adanya tritura adalah sebagai berikut.
- Terjadi krisis ekonomi akibat defisit anggaran
- Melemahnya investasi akibat banyaknya perusahaan asing yang dinasionalisasi
- Pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang sehingga menyebabkan inflasi
- Terjadinya pembunuhan para perwira Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September yang diduga didalangi oleh PKI
Ringkasnya, gerakan demonstrasi ketika mengajukan Tritura dilandasi kondisi ekonomi dan politik yang memburuk selepas perustiwa 30 September 1965.
Aksi menyuarakan tritura dimulai pada tanggal 10 Januari 1966. Gelombang protes semakin membesar dan terus terjadi sepanjang tanggal 10 – 13 Januari 1966. Aksi ini mampu membawa desakan rakyat dalam Tritura sampai ke presiden.
Baca Juga: Sejarah Lahirnya Pancasila
Isi Tritura
Tritura merupakan singkatan dari Tri (berarti tiga) Tuntutan Rakyat. Sehingga dapat dipahami bahwa tritura merupakan desakan masyarakat kepada pemerintah dalam tiga tuntutan. Aksi tritura ini dilakukan oleh mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dengan dukungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI, nama TNI pada waktu itu).
Tuntutan Pertama: Bubarkan PKI dan ormas – ormasnya
Pemerintah dinilai lamban dalam menindak tragedi berdarah G30S 1965. Presiden Soekarno belum mengambil keputusan tegas selang empat bulan sejak peristiwa G30S 1965. Sehingga, para pemuda dan mahasiswa Indonesia yang sebelumnya tergabung dalam Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) terbelah menjadi dua yaitu golongan berideologi kiri dan kanan.
Anggota organisasi masyarakat yang tergabung dalam haluan ideologi kiri ikut ragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti yang kuat. Sedangkan anggota organisasi masyarakat yang tergabung dalam haluan kanan menuntut agar PKI segera ditindak tegas.
Pada 10 – 23 Oktober 1965, mahasiswa yang tergabung dalam PPMI mengadakan rapat presidium untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S. Adanya perbedaan pendapat dari dua golongan ini melahirkan wadah baru yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). KAMI meyakini bahwa orang – orang PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Sehingga, mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI.
Tuntutan kedua: Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur PKI
Sebagian besar masyarakat menghendaki agar orang–orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Sebaliknya, pemerintah masih belum menentukan sikap tegas karena belum adanya bukti kuat yang membenarkan PKI merupakan dalang peristiwa tersebut. Hal tersebut terlihat dengan masih adanya orang–orang PKI dalam tubuh kabinet pada pemerintahan saat itu.
Sehingga muncullah tuntutan kedua yaitu untuk melakukan perombakan Kabinet Dwikora yang bersih dari unsur PKI.
Tuntutan ketiga: Turunkan harga pangan/perbaiki ekonomi
Harga pangan dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan sehingga beban hidup masyarakat bertambah. Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah. Peraturan Presiden tersebut merupakan inisiatif dari pejabat Kabinet Dwikora untuk mendevaluasi rupiah dari kurs Rp1.000,00 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena uang sudah meningkat lima kali antara tahun 1964 dan 1965 pada kebijakan fiskal.
Keputusan pemerintah tersebut tidak juga mampu membuat kondisi ekonomi membaik. Bahkan, kehidupan yang dirasakan semakin berat. Seorang aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI), Soe Hok Gie, mencatat tarif kendaraan umum rata – rata naik sampai 1.000% dan beras naik antara 300% – 500%.
Kekacauan ekonomi tersebut membuat rakyat menyuarakan tuntutan yang ketiga yaitu turunkan harga pangan/perbaiki ekonomi.
Baca Juga: Peristiwa Rengasdengklok
Akhir Aksi Tritura
Adanya desakan dalm tritura membuat Presiden Sukarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya pada tanggal 21 Februari 1966.
Dalam susunan kabinet baru yang diumumkan Presiden Sukarno masih ada beberapa tokoh PKI. Kondisi tersebut membuat suasana menjadi kembali tegang. Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966. Pada akhir demonstrasi tersebut terjadi bentrok antara mahasiswa dan pasukan pengawal presiden (Resimen Cakrabiwara).
Pada aksi demonstrasi tersebut menewaskan seorang aktivis mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Sebuah tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menjadi penyebab jatuhnya korban pada aksi tersebut.
Gelombang protes masih tetap terjadi beberapa hari setelah peristiwa tersebut. Sampai akhirnya, muncul sebuah perintah melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menunjuk Soeharto. Pada waktu itu, Soeharto adalah Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Supersemar berisi wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa berdarah G30S PKI.
Setelah mendapat Supersema, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No.1/3/1966 pada tanggal 12 Maret 1966 atas nama presiden Soekarno. Surat tersebut berisi keputusan –keputusan berikut.
- Membubarkan PKI beserta ormas – ormasnya dan menetapkannya sebagai partai terlarang
- Mengamankan menteri yang terlibat atau mendukung G 30 S/ PKI
- Memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI serta menempatkan peranan lembaga – lembaga tersebut sesuai dengan UUD 1945.
Ketiga keputusan yang sangat strategis menjadikan PKI sebagai dalang dari Peristiwa G30S 1965. Soeharto menggunakan surat tersebut sebagai alasan untuk membubarkan PKI.
Namun, langkah itu dinilai sebagai salah tafsir karena Supersemar bukan perintah untuk membubarkan PKI. Presiden Soekarno sempat menolak membubarkan PKI karena menganggap pembubaran PKI karena tidak sesuai ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM) yang pernah dicetuskannya.
Supersemar dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dan berkuasa sebagai Presiden RI ke–2 hingga 32 tahun. Pada masa rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Sukarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.
Demikian pembahasan mengenai isi Tritura dan latar belakang yang melandasi tuntutan tersebut. Tritura merupakan aspirasi dari rakyat Indonesia yang menuntut adanya perubahan melalui tiga tuntutan yang meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet dan menstabilkan ekonomi atau memperbaiki ekonomi. Terimakasih sudah mengunjungi idschool(dot)net, semoga bermanfaat.
Baca Juga: 3 Tokoh Pengibar Bendera Merah Putih pada Waktu Proklamasi
Sumber gini.com
EmoticonEmoticon